TUGAS KEBIJAKAN PERUNDANG-UNDANGAN KEHUTANAN.

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN HUTAN

 

Dosen Penanggung Jawab :
Dr. Agus Purwoko, S. Hut., M.Si

Disusun Oleh

Putri Anatasia Samoir

191201196

Hut 3D

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI KEHUTANAN 

FAKULTAS KEHUTANAN 

UNIVERSITAS SUMATRA UTARA 

MEDAN

2020

 

 

 

KATA PENGANTAR

 

Puji dan Syukur penulis panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan Paper Kebijakan Peraturan Perundang-undangan Kehutanan ini dengan baik dan tepat waktu. Adapun judul Paper ini adalah “Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Hutan”. Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada Dosen Mata Kuliah Kebijakan Peraturan Perundang-undangan Kehutanan Dr. Agus Purwoko, S. Hut., M.Si  yang telah memberikan materi dengan baik dan benar.

Dalam penyusunan paper ini juga tidak luput dari adanya macam sumber seperti mengenai referensi untuk memperkuat dan membuka cakrawala kami dalam menganalisis tentang materi dalam karya tulis ini. Sehingga kami dapat menyelesaikan Paper ini dengan mudah dan menyusunnya menjadi sebuah Paper seperti ini. Semoga dengan kehadiran tugas ini dapat menambah wawasan dan ilmu tentang hal tersebut.

Penulis menyadari bahwa Paper  ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari cara penulisan, maupun isinya. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran-saran yang dapat membangun demi kesempurnaan Paper ini. Terimakasih.

 

Medan, 03 Januari 2021

 

                                                                                                      Penulis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

            Bangsa Indonesia dikaruniai dan mendapatkan amanah dari Tuhan Yang MahaEsa kekayaan alam berupa hutan yang tidak ternilai harganya, oleh karena itu,hutan harus diurus dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya berdasarkan akhlak mulia, sebagai ibadah dan perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hutan dan kawasan hutan mempunyai peranan sebagai penyerasi danpenyeimbang lingkungan global, sehingga keterkaitannya dengan dunia internasional menjadi sangat penting dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional. Untuk itu hutan harus dikelola secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat. Dalam kawasan hutan lindung dan hutan produksi dapat diterbitkan izin pemanfaatan kayu/izin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dengan menggunakan ketentuan-ketentuan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu atau bukan kayu pada hutan alam sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Dalam rangka pengelolaan hutan untuk memperoleh manfaat yang optimal darihutan dan kawasan hutan bagi kesejahteraan masyarakat, maka pada prinsipnyasemua hutan dan kawasan hutan harus dikelola dengan tetap memperhatikan sifat, karakteristik dan keutamaannya, serta tidak dibenarkan mengubah fungsi pokoknya yaitu fungsi lindung dan produksi yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Oleh karena itu dalam pengelolaan hutan perlu dijaga keseimbangannya. Kondisi hutan belakangan ini sangat memprihatinkan yang ditandai denganmeningkatnya laju degradasi hutan, kurang berkembangnya investasi di bidang kehutanan, rendahnya kemajuan pembangunan hutan tanaman, kurang terkendalinya illegal logging dan illegal trade, merosotnya perekonomian masyarakat didalam dan sekitar hutan, meningkatnya luas kawasan hutan yang tidak terkelola secara baik sehingga perlu dilakukan upaya-upaya strategis dalam bentuk deregulasi dan debiokratisasi.

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,maka pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas dengan memperhatikan tingginya degradasi hutan maka Pemerintah Provinsi mengambil langkah kebijakan untuk menyusun peraturan daerah tentang pengelolaan hutan dengan tujuan untuk kelestarian kawasan hutan, kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat

 

 

BAB II

ASPEK KONTEN DAN MATERIAL

 

Peraturan daerah tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mencakup Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan kebijakan, rencana, dan program. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap Lingkungan Hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan kegiatan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Hutan bahwa Nusa Tenggara Barat memiliki potensi kawasan hutan yang perlu dipelihara, dikelola dan dijaga kelestariannya secara profesional dan berkelanjutan sehingga bisa bermanfaat secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat; b. bahwa pengelolaan hutan bertujuan sebesar- besarnya untuk kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan nilai budaya dan kearifan lokal khas Nusa Tenggara Barat sebagai upaya mewujudkan kawasan hutan yang mampu menciptakan ketahanan ekonomi, ekologi, dan sosial serta menjamin distribusi manfaat secara berkeadilan dan berkelanjutan; c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka kewenangan pengelolaan kawasan hutan pada fungsi produksi dan lindung serta kawasan konservasi TAHURA lintas kabupaten menjadi kewenangan Provinsi; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Hutan;

Dalam pelindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah bertugas dan berwenang untuk menetapkan kebijakan Daerah tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menetapkan dan melaksanakan KLHS, menetapkan     dan      melaksanakan  kebijakan         mengenai RPPLH Daerah, menyelenggarakan inventarisasi Sumber Daya Alam dan emisi gas rumah kaca di Daerah, mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi Lingkungan Hidup di Daerah dan melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan.

BAB III

ANALISIS DAN IMPLEMENTASI KELAYAKAN

 

Pada Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Hutan, Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Rencana pengelolaan hutan jangka panjang yang selanjutnya disebut RPHJP adalah rencana pengelolaan hutan untuk seluruh wilayah kerja KPH dan Tahura dalam kurun waktu 10 tahun. Rencana pengelolaan hutan jangka pendek, selanjutnya disebut RPHJPd adalah rencana pengelolaan hutan untuk kegiatan KPH dan Tahura dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang penyusunannya didasarkan atas Rencana Kerja Pengelolaan Hutan Jangka Panjang.

Setiap orang atau kelompok masyarakat, badan hukum, badan usaha yang melakukan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan wajib : a. melindungi keanekaragaman hayati dan keunikan lingkungan; b. mendayagunakan hasil hutan secara lestari; c. mempertahankan keberadaan bentang alam; d. menjaga kelestarian penutupan vegetasi; e. menggunakan alat yang diijinkan dalam memanfaatkan hutan.

Dalam kawasan hutan lindung dan hutan produksi dapat diterbitkan izin pemanfaatan kayu/izin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dengan menggunakan ketentuan-ketentuan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu atau bukan kayu pada hutan alam sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Dalam rangka pengelolaan hutan untuk memperoleh manfaat yang optimal darihutan dan kawasan hutan bagi kesejahteraan masyarakat, maka pada prinsipnyasemua hutan dan kawasan hutan harus dikelola dengan tetap memperhatikan sifat, karakteristik dan keutamaannya, serta tidak dibenarkan mengubah fungsi pokoknya yaitu fungsi lindung dan produksi yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Oleh karena itu dalam pengelolaan hutan perlu dijaga keseimbangannya.

 

 

 

 

 

 

 

BAB IV

SARAN DAN MASUKAN

 

A.    SARAN: Sebaiknya dalam pengelolaan hutan, kita harus mengelola hutan dengan mengikuti aturan-aturan yang telah di tetapkan, agar hutan kita tetap terjaga, indah, lestari dan sejuk. kita juga harus memperhatikan dan membatasi produksi hutan agar hutan kita tetap terjaga kelestariannya.

 

B.     MASUKAN : Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Hutan sudah bagus dan baik diterapkan dalam masyarakat. Peraturan ini harus perlu disosialiasikan kepada masyarakat dan pelatihan diberikan kepada masyarakat agar dapat memahami dan menerapkan cara pengelolaan hutan. Kebijakan ini juga baik diterapkan bagi masyarakat agar dapat membuat kelompok/lembaga dalam perlindungan dan pengelolaan hutan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB V

DAFTAR PUSTAKA

 

DitWP3H. 2011. Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Konsep, Peraturan

  Perundangan dan Implementasi. Depatemen Kehutanan, Jakarta.

Suharjito, Didik, 2000, Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat, Pustaka Jaya, Jakarta.

Link download Peraturan Daerah yang dibahas:

https://jdih.ntbprov.go.id/sites/default/files/produk_hukum/Perda No. 14 ttg Pengelolaan Hutan.pdf